 |
| Foto : GoRiau com |
Fakta tersebut diungkapkan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam siaran pers, Ahad (7/7/2024).
"Investasi dari hulu migas tentunya akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi Riau, kami terus mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menyerap tenaga kerja lokal serta memprioritaskan penyediaan barang dan jasa lokal," ujar Dwi Soetjipto, seperti dikutip dari Kompas com.
SKK Migas mencatat total realisasi investasi hulu migas di Provinsi Riau sepanjang 2020-2023 mencapai Rp274 triliun. Nilai itu akan bertambah seiring dengan rencana masuknya investasi di tahun 2024 sebesar Rp69 triliun.
Menurut Dwi, dibutuhkan sinergi bersama antara SKK Migas dan Pemprov Riau untuk mengatasi berbagai isu operasional dan peningkatan produksi migas.
Dwi telah melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, pada 3 Juli 2024. Menurutnya ada 4 hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan perbaikan dan perlunya dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024 serta tumpang tindih lahan di area kawasan hutan dan kendala pengadaan tanah skala besar.
Terkait hal itu, SF Hariyanto memastikan pihaknya akan mengambil langkah-langkah konkret dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Ia menegaskan, isu-isu di lapangan perlu segera diselesaikan, mengingat Riau merupakan tulang punggung produksi migas nasional.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga telah mengelola hak partisipasi (participating interest/PI) 10 melalui BUMD Riau Petroleum di wilayah kerja (WK) Rokan, Siak dan Kampar.
"Kami akan segera berkoordinasi membahas upaya-upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional, oleh karena itu penyelesaian isu-isu yang ada menjadi prioritas kami," kata dia.
"Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif,” tutup SF Hariyanto.
Sumber : GoRiau.com
